Corporate Governance

PT. Swadaya Prima Utama sebagai perusahaan swasta murni yang telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 dan ISO 140001 sehingga dituntut untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan baik dan bersih. SPU berkewajiban untuk senantiasa patuh terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh badan atau instansi pemerintah. SPU menyadari bahwa tuntutan tersebut tidak hanya sekedar "kewajiban" tetapi telah menjadi "kebutuhan".

Seiring dengan situasi persaingan industri panel PV yang makin ketat, SPU terus berupaya mewujudkan tata kelola perusahaan sebagai suatu sistem yang melekat dengan dinamika perusahaan. Penerapan GCG terus digiatkan, dari paradigma sebagai kepatuhan, kemudian dilakukan proses internalisasi menjadi budaya perusahaan, hingga menjadi sebuah sistem yang memperkuat keuntungan kompetitif perusahaan.

SPU menyadari arti dan peranan penting tata kelola perusahaan sebagai wahana untuk mengamankan aset perseroan sekaligus dalam jangka panjang akan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Upaya mewujudkan GCG di SPU sebagai sebuah sistem terkait erat dengan upaya mewujudkan visi perusahaan yaitu menjadi industri komponen dan sistem tenaga surya nasional yang mandiri. Dalam menjalankan tata kelola perusahaan, PT. Swadaya Prima Utama menganut 3 prinsip utama, yaitu: kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

Kemandirian

Prinsip kemandirian diwajibkan untuk dewan direksi dan dewan komisaris SPU agar dapat memiliki pendapat yang independen dan mampu merumuskan keputusan strategis perusahaan. Selain itu, saran dan masukan dari pihak luar seperti konsultan independen dan konsultan legal dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas direksi dan komisaris. Sebagian besar belanja modal SPU berasal dari dana internal perusahaan. Hal ini menunjukan aspek kemandirian dalam bidang keuangan yang tercermin dari arus kas perusahaan yang selalu positif. Di bidang SDM, rekrutmen dan seleksi untuk lowongan di level tertentu dilakukan dengan menilai hasil nilai kinerja individu dan aspek penilaian lainnya.

Transparansi

Dalam menerapkan aspek transparansi, pengembangan infrastruktur informasi berupa intranet sebagai fasilitas knowledge management dilakukan sebagai sarana karyawan dan top management dalam menyampaikan berbagai informasi berupa keputusan strategis, tulisan, ide-ide, ataupun gagasan. Dengan demikian setiap karyawan SPU dapat mengakses informasi tersebut. Perusahaan juga mengembangkan sarana komunikasi antara manajemen dengan karyawan melalui “coffee morning” minimal sekali setiap bulan yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh setiap karyawan sebagai sarana dalam memberikan masukan langsung ke Direktur Utama demi kemajuan perusahaan.

SPU menerapkan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-proc secara selektif berdasarkan rekaman kinerja pemasok sebagai acuan dari aspek transparansi kepada mitra kerja. Lalu perusahaan juga transparan dalam melakukan penilaian kinerja pegawai dengan menggunakan kompetensi assessment tools. Penilaian dilakukan secara langsung berdasarkan dokumen nilai kinerja individu.

Akuntabilitas

Untuk menjujung tinggi aspek akuntabilitas, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban struktur perusahaan, sehingga pengelolaannya terlaksana secara efektif. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan sarana bagi direksi untuk mempertanggungjawabkan kegiatan operasional dan laporan keuangan tahunan perusahaan kepada dewan komisaris. Aspek akuntabilitas di bidang SDM berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja karyawan melalui sistem reward and punishment sesuai dengan kebijakan kompensasi yang berlaku di internal perusahaan.